Politik Dilarang Beriklan (sebelum masa kampanye)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melarang lembaga penyiaran menyiarkan iklan politik dan pemilihan umum, baik iklan calon presiden dan wakil presiden maupun peserta pemilu di luar jadwal kampanye resmi. KPI memastikan bakal menjatuhkan sanksi tegas bila ada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan ini. Dalam rilisnya Ketua KPI Pusat Dr Judhariksawan menegaskan, keputusan itu diambil KPI(…)

Negara Dalam Keadaan Inkonstitusional?

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu yang dikomandani Effendi Gazali, Kamis (23/1), memicu perdebatan panjang. Ada yang menilai, para hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengambil-alih kewenangan eksekutif dan legislator dalam menentukan regulasi pelaksanaan pemilu. Ada juga yang(…)

KPU & MenkumHAM bersekongkol….?!

KPU dan Menkumham Amir Syamsudin berkomplot melakukan manipulasi pemilu. Hal itu terbukti dengan adanya tindakan Amir memanipulasi tanggal diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor  21 Tahun 2013 tentang Jadwal Tahapan Pemilu. Kemungkinan manipulasi ini diduga bertujuan agar PKPU itu seolah-olah memang sudah diundangkan pada 4 November 2013, bersamaan dengan tanggal penetapan DPT. Dengan kata(…)

PUSAT versus DAERAH ??

PUSAT versus DAERAH ??

Pemerintah pusat kurang mendistribusikan dana APBN ke daerah-daerah, dan menjadikan daerah sebagai objek pembangunan semata.  Selama ini daerah selalu dijadikan objek bukan sebagai subjek pembangunan. (Ketua Komisi II DPR RI) Karena wilayah daerah selalu dijadikan objek, maka berakibat pada pemutaran uang di wilayah tersebut lambat. Perputaran uang di daerah menjadi lebih sulit. Uang itu didikte(…)

Integrasi JAMKESDA ke BPJS

Integrasi JAMKESDA ke BPJS

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sudah dipastikan akan menyatu ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 1 Januari 2014. Sebanyak 107 kabupaten/kota  menandatangani nota kesepakatan untuk mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan.  Penandatanganan kesepakatan ini  dilakukan di sela-sela acara Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesda), di Bandung.(…)

RUU Desa disahkan Desember 2013

RUU Desa disahkan Desember 2013

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa saat ini telah memasuki akhir pembahasan dan ditargetkan disahkan pada Desember 2013. RUU yang akan disahkan itu dinilai sangat menguntungkan masyarakat dan pemerintahan desa, karena desa diberikan dana sendiri dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun dan memajukan desa. Dana dari APBN itu akan dimanfaatkan(…)

DISINI… JUAL Indonesia (??)

Makassar Morning Madness   Hingga saat ini aset negara sekitar 70-80 persen telah dikuasi bangsa asing. Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen bangsa maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing. Aset di bidang perbankan misalnya, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50(…)

PEMILU 2014…??

PEMILU 2014…??

Pemilu yang demokratis akan mengantarkan peralihan kepemimpinan dengan aman dan damai. Peralihan kepemimpinan melalui pilpres yang transparan jujur dan adil akan membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis. Kita semua tentu berharap agar segala permasalahan tahapan pemilu diselesaikan dengan baik. Misalnya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hingga saat ini masih bermasalah, harus cepat diselesaikan. Harus(…)

DIALOG BERSAMA BADAN PERTANAHAN

DIALOG BERSAMA BADAN PERTANAHAN

Dengarkan Suara Celebes 90.9 FM 10.00 WITA Dialog interaktif Makassar Round Up bersama Narasumber Andi Akbar kasi pengendalian dan pemberdayaan Masyarakat BPN kota Makassar dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar Dra. Nahri Tahir MM Menyoal tentang beragam masalah di bidang petanahan, pelayanan, dan prosedur pengurusan Sampaikan Pertanyaan dan Keluhan Anda melalui line Telepon : (…)

DIALOG MAKASSAR ROUND UP

DIALOG MAKASSAR ROUND UP

Dengarkan Suara Celebes 90.9 FM 10.00 WITA : Dialog interaktif Makassar Round Up bersama Kabid Dikdas (pendidikan dasar) Dinas Pendidikan Kota Mks, Bpk Drs.Nurdin Rasyid M,pd Menyoal tentang beragam masalah di bidang pendidikan Sampaikan Pertanyaan dan Keluhan Anda melalui line SMS : 08124199090 line Telepon : 0411 833 909