Gereja di Papua & Katolik Mengecam Presiden

Sekitar 3 pekan menjelang perayaan Hari Natal, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapatkan keceman dari komunitas gereja di Papua dan Katolik dengan alasan yang berbeda.

Pemuka Gereja di Papua bahkan menolak kehadiran Presiden Jokowi dalam perayaan Natal bersama di pulau terbesar di Indonesia. Yang menjadi alasan adalah tindakan represif yang mengakibatkan beberapa orang meninggal di Paniai.

Sementara itu, kecaman dari Gereja Katolik Indonesia terkait dengan langkah Presiden Jokowi menolak memberikan grasi terhadap 64 terpidana mati.

Berikut ini latar belakang pemuka Gereja Papua dan Gereja Katolik melayangkan protes keras kepada Presiden Jokowi:

GEREJA KATOLIK INDONESIA

Gereja Katolik Indonesia mengecam sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak grasi yang diajukan 64 terpidana mati kasus narkotika dan obat terlarang (narkoba).

Pastor Siswantoko Pr dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengatakan setidaknya ada lima alasan Gereja Katolik menolak hukuman mati.

“Alasan pertama, siapa pun tidak punya hak mencabut nyawa orang lain karena hidup adalah anugerah dari Tuhan dan hanya Tuhan-lah yang berhak mencabutnya,” kata Pastor Siswantoko yang akrab disapa Romo Koko dalam jumpa pers di kantor KWI, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Selain itu, Romo Koko menyampaikan keraguan Gereja Katolik akan sistem hukum di Indonesia yang menyatakan ke-64 terpidana mati tersebut benar-benar gembong narkoba.

“Kami menyangsikan apakah ke-64 orang itu sungguh-sungguh bandar narkoba karena sistem hukum di negara kita masih memprihatinkan.”

Romo Koko memberikan contohmasih banyak kasus salah tangkap dan penerapan hukum yang cenderung kuat ke bawah tetapi lemah ke atas. “Apakah benar ke-64 terpidana itu bebas intervensi politik? Jangan-jangan di antara ke-64 terpidana mati itu ada yang cuma pengguna, apakah pemerintah bisa memastikan peradilan yang dilakukan sungguh-sungguh transparan?”

Lebih lanjut Romo Koko menyampaikan jika hukuman mati digunakan pemerintahan Jokowi sebagai shock therapy, maka Gereja Katolik menuntut penelitian yang membuktikan hukuman mati benar-benar mampu menurunkan tingkat kejahatan.

“Sampai hari ini sudah ada delapan orang yang dieksekusi tetapi toh belum ada efek jera juga. Di Malaysia yang secara tegas menerapkan hukuman mati bagi kasus narkoba pun, kasus narkoba marak luar biasa di sana. Jangan sampai ini salah sasaran, inginnya menghentikan narkoba tapi malah bunuh anak negeri.”

Gereja Katolik menolak hukuman mati karena dinilai tidak sejalan dengan program Nawa Cita Jokowi yang salah satu pasalnya menolak negara lemah dengan melakukan reformasi siat dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

“Hukuman mati bukanlah cara penegakan hukum yang bermartabat, hukuman mati malah untuk menghilangkan kehidupan. Apakah cara menyelamatkan jutaan orang harus mengorbankan ke-64 orang itu? Ini bukan upaya hukum yang bermartabat.”

Romo juga menjelaskan hukuman mati sebenarnya hanyalah menggambarkan kegagalan negara dalam melakukan pembinaan para narapidana.

“Berdasarkan hal-hal tersebut maka Gereja Katolik Indonesia mendesak pemerintah Jokowi agar menghapuskan hukuman mati karena tidak memiliki dampak apa-apa untuk terwujudnya penegakan hukum yang bermartabat dan keadilan sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Sekitar 140-an negara di Eropa, kata Romo Koko, telah menghapuskan hukuman mati. “Kami usulkan agar hukuman mati diganti hukuman penjara seumur hidup tanpa ada pengurangan (remisi) atau pengampunan (grasi).”

Dengan begitu, menurut Romo Koko, pemerintah akan mendapatkan dua keuntungan: negara tak perlu mencabut nyawa dan negara memberi kesempatan manusia untuk berubah, dengan ini orang akan jera. “Jangan sampai hanya karena ingin menyenangkan publik, Jokowi melakukan hukuman mati.”

KWI sendiri telah memperjuangkan penghapusan hukuman mati sejak empat tahun lalu melalui Koalisi Hati atau gerakan koalisi Anti Hukuman Mati.

Pendekatan terhadap para terpidana hukuman mati dilakukan oleh KWI melalui kegiatan pelayanan, termasuk di LP Nusa Kambangan.

FORUM GEREJA PAPUA

Forum Kerja Oikumene Gereja Papua menolak rencana kedatangan Presiden Jokowi untuk merayakan Natal tingkat nasional di Papua pada 27 Desember.

“Kami menolak kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merayakan Natal di Papua. Kami sedang berduka. Saudara-saudara kami mati di Paniai kena tembak,” ujar Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua Pendeta Benny Giay ketika memberikan keterangan pers di Kota Jayapura, Papua, Kamis, seperti dilansir antarapapua.com (12/12/2014).

Benny Giay yang didampingi Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) Pendeta Socratez Sofyan Yoman dan Pendeta Selvi Titihalawa tergabung dalam FKOGP itu menyerukan seruan moral dengan harapan agar kasus Paniai bisa segera diungkap.

Menurut Giay, Forum Gereja Papua menolak rencana kehadiran Presiden Jokowi dalam perayaaan Natal, sementara di Paniai ada warga yang tewas tertembak. Apa lagi, perayaan Natal di Papua diperkirakan akan menghabiskan dana milyaran rupiah.

“Berita damai apa yang akan dibawa ke Papua? Jika kami sedang berduka, percuma dirayakan Natal bersama kalau kami terluka,” katanya. Benny meminta kepada Presiden Jokowi agar segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus tertembaknya warga sipil di Paniai.

“Saya juga bagian dari tim yang mendukung Jokowi jadi presiden. Tetapi menolak jika presiden menghabiskan uang untuk perayaan Natal dengan suasana duka kami. Kami ingin masalah ini diusut tuntas,” katanya.

Menurut dia, “Jokowi sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang satu hari natal, tapi kekerasan jalan terus. Yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua.”

Mengenai kebijakan yang menyentuh bagi orang Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman mengatakan sudah saatnya Presiden Jokowi membangun komunikasi yang konstruktif, berdialog secara komprehensif dengan hasil dan tujuan yang nyata bagi orang Papua.

“Lewat dialog yang komprehensif, Pak Presiden Jokowi bisa lakukan itu. Kalau hanya berdiam tanpa pernyataan, kami rakyat Papua dirugikan,” katanya.

Pendeta Titihalawe menambahkan alasan FKGOP menolak rencana kedatangan Presiden Jokowi adalah pemerintahannya belum mengambil tindakan untuk mengungkap kasus Paniai.

“Semula kami tidak menolak kedatangan Presiden Jokowi, dan kami yakin dia akan melakukan banyak hal untuk Papua. Tapi melihat situasi Paniai yang mencekam karena sejumlah warga sipil dibantai, kami kira Jokowi tidak perlu datang merayakan natal di Papua,” katanya.

Titihalawe membandingkan jika presiden-presiden sebelumnya ketika ada kekejian luar biasa seperti kasus di Pania, langsung memberikan pernyataan di media massa lewat juru bicaranya.

“Tetapi dalam kasus ini, Presiden Jokowi terkesan berdiam diri, malahan beberapa pejabat aparat keamanan di tingkat pusat menuduh OPM sebagai pelaku penembakan, padahal butuh pembuktian,” katanya.

JADWAL NATAL JOKOWI

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo direncanakan hadir pada perayaan Natal Nasional 2014 yang dijadwalkan digelar pada 27 Desember nanti di Lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua.

“Pak Presiden Jokowi direncanakan hadir pada Natal Nasional di Jayapura,” kata Ketua I panitia daerah pelaksanaan Natal nasional 2014, Pdt Lipiyus Biniluk di Kota Jayapura, Selasa malam (3/12/2014).

Hanya saja mantan Ketua Sinode Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) Papua itu mengaku belum bisa memastikan siapa saja pejabat yang akan hadir bersama mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Untuk rombongan yang akan hadir selain Presidenn Jokowi, kami belum mendapat konfirmasi dari panitia nasional,” katanya.

Dia mengatakan sebagai panitia daerah pelaksanaan perayaan Natal Nasional 2014 di Papua, pihaknya mulai melakukan rapat dan pertemuan guna membahas berbagai kesiapan, mulai dari urusan akomodasi, transportasi, perlengkapan, keamanan, konsumsi, dokumentasi dan susunan acara, penginapan serta hal lainnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana perayaan Natal Nasional yang pertama kali di Papua sukses dan berjalan lancar,” katanya.

Mengenai besaran anggaran pelaksanaan kegiatan rohani tersebut, Pdt Lipiyus Biniluk yang juga Komisaris Utama Bank Papua itu memperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp20 miliar.

“Anggaran sebesar itu hanya bersifat sementara, karena kami masih menghitung semua biaya dari sejumlah seksi, tetapi diperkirakan tidak akan lebih dari Rp20 miliar,” katanya.

Informasi yang diterima Antara, Presiden Joko Widodo bersama rombongan akan tiba di Jayapura pada 26 Desember 2014, kemudian berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan kembali ke Jayapura pada 27 Desember 2014 guna peresmian sejumlah pasar di daerah itu dan malamnya menghadiri perayaan Natal Nasional di lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura.

Masyarakat Papua dan Papua Barat memang menunggu kehadiran Presiden Jokowi merayakan Natal bersama rakyat di ujung timur Indonesia itu.

“Perayaan Natal bersama masyarakat Papua adalah janji Joko Widodo sebelum dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia,” kata kata Tokoh Intelektual Pemuda Papua Barat Dorteus Mathias Mandacan di Manokwari, Sabtu (6/12/2014).

Dia mengatakan janji itu diucapkan oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden.

Oleh sebab itu, katanya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus menepati janjinya merayakan Natal bersama rakyat Papua pada Desember 2014.

“Suatu kebanggaan yang tak ternilai bagi rakyat Papua dan Papua Barat jika Presiden Jokowi menepati janjinya Natal di tanah Papua,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak perlu khawatir situasi politik dan keamanan di tanah Papua sebab Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang takkan pernah bisa dipisahkan.

“Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pilihan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga rakyat di tanah Papua siap mendukung kebijakan dan program Jokowi-JK,” ujarnya.

Masyarakat di tanah Papua, lanjut dia, berjanji akan tetap mengawal semua program kerja pemerintahan Presiden Jokowi agar berjalan dengan baik dan dirasakan oleh rakyat secara keseluruhan di tanah Papua.