Sidak Sidik!

INSPEKSI mendadak (sidak) Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beberpa waktu lalu menghasilkan ‘kasus jembatan timbang’. Tidak lama kemudian, giliran Plt. Gubernur DKI Ahok, menyidak Balai Pengujian KIR di Cengkareng. Ditemukan alat uji dalam keadaan rusak, tapi petugas terus menarik biaya uji KIR kendaraan.

Artinya, praktik kongkalikong uji KIR sudah jadi modus operandi pungli di subsektor vital itu. Ditaksir sedikitnya Rp 100 juta per hari uang pungli masuk ke kantong pribadi petugas. Ahok pun spontan mengancam semua PNS di unit segera dipecat, jika tidak jujur dan kooperatif melaporkan aktor dan penikmat hasil praktik KIR bodong itu.
Peristiwa di atas bisa mewakili gebrakan kepala daerah untuk menggulung tindak korupsi di gerbang layanan publik. Sebuah shock therapy alias terapi kejut yang menggetarkan nyali, sebab senjata pamungkasnya adalah Sidak. Sidak tak kenal kulanuwun dan kebal protokoler. Ibarat cara kerja intelijen, Sidak sangat jitu untuk menangkap tangan koruptor dan barang bukti. Koruptor dibuat tak berkutik dan gemetar. Wajahnya kian pucat pasi oleh sorotan media elektronik.

Tidak sulit menemukan sejumlah faktor di belakang Sidak yang digelar Ganjar maupun Ahok. Pertama, suara rakyat – dalam bentuk aduan, kritik dan kegeraman atas laku pelayan publik – terakumulasi hari demi hari di ponsel gubernur. Bagi pemimpin pilihan rakyat, suara itu sungguh memilukan karena menggema ketika si pemimpin sedang membangun birokrasi yang bersih dan berdedikasi. Maka, inilah kesempatan baik untuk menggunting jejaring pungli.

Kedua, tendensi pembangkangan atau penyepelean perintah oleh bawahan. Bukan rahasia lagi di kalangan birokrat pemerintah bahwa arahan tegas pimpinan acap didistorsi dengan cara mencari alasan dan seribu kilah yang tentu tak masuk akal sehat. Ketika dikonfirmasi, jawaban pejabat bawahan gubernur itu tampaknya sering manis di mulut tapi sepat di tindakan.

Dalam Sidak yang dilakukan di jembatan timbang di Kendal, misalnya, Ganjar bahkan harus menelepon pejabat Kadis Perhubungan soal ketiadaan tindak-lanjut perintah penanganan kebobrokan layanan unit operasional itu. Demikian pula dalam Sidak uji KIR, Ahok melontarkan kekesalannya terhadap pejabat Kadis Perhubungan yang acap menjawab: “akan dilaksanakan” ketika diminta bukti penyelesaian soal uji KIR.

Ketiga, tuntutan reformasi birokrasi dari hulu ke hilir. Karena pejabat hulu (gubernur) di satuan birokrasi sudah sangat terbuka dan membuka diri untuk diaudit, maka pejabat di hilir tidak punya alasan menolak untuk diawasi. Manajemen birokrasi, terutama di bagian pengendalian, harus dilakukan secara head to head. Gubernur harus turun ke tangga birokrasi bawah ketika kanal layanan publik tersumbat atau keropos. Waskat (pengawasan melekat) tak lagi mangkus, karena cara itu membuat pejabat di lapisan bawah condong bersikap ‘asal bapak senang’.

Meski menimbulkan efek kejut, Sidak tentu saja tidak cukup. Ia harus dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jaringan koruptor dan aliran uang haram yang ditilep harus dibongkar tuntas. Sudah jadi pengetahuan khalayak, bahwa dalam Sidak biasanya hanya operator lapangan ‘kelas teri’ yang tertangkap tangan. Sekuat apapun nyalinya, tanpa ‘restu’ atasan, mereka tidak begitu mudahnya menjajakan layanan publik di pasar gelap pungli dan korupsi.

Bukan itu saja. Jaringan pelaku pungli ini luas, kompleks, dan tak jarang melibatkan atau di-back up oleh oknum otoritas keamanan lintas-sektoral. Beberapa di antara aktor di balik layar ini bahkan sering dikesankan sebagai the untouchable, orang yang tidak tersentuh hukum. Mereka cukup lihai menghapus jejak keterlibatan dengan berbagai cara dan tipu-daya.

Karena itu penyidikan difokuskan pada pemetaan jejaring, modus operandi, dan peran kunci yang dimainkan setiap aktor pungli. Rincian liku-liku pungli itu dibeberkan kepada publik, lengkap dengan pelaku dan omset punglinya. Pintu masuk penyidikan adalah oknum PNS yang tertangkap tangan. Memang mereka cenderungbersifat defensif. Misalnya, ketika ditanya siapa aktor besar dibalik pungli, mereka dengan tangkas menjawab “atas inisiatif sendiri”, walau nyatanya diperintah oleh oknum atasan. Persuasi yang cerdas dan sanksi tegas niscaya akan menggiring mereka ke kubu penyidik.

sumber : kr