Maluku Utara Terjerat Utang 200 Milyar!

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terjerat utang hingga mencapai Rp 200 miliar. Akibatnya, keuangan daerah terus defisit anggaran dan tak lagi mampu membiayai belanja publik untuk satu tahun. “Utang itu akibat keterlambatan pembayaran terhadap pihak ketiga pada tahun anggaran berjalan,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan.

Menurut dia, keterlambatan itu membuat pencatatan utang di tahun anggaran berikutnya. Utang ke pihak ketiga pemerintah provinsi Maluku Utara mencapai Rp 200 miliar. Data itu merujuk pada daftar dukumen pelaksanaan anggaran lanjutan. “Tapi nilai utang itu bisa juga lebih,” ujar Bambang kepada TEMPO, Rabu, 20 Agustus 2014.

Besaran utang yang menjerat pemerintah provinsi Maluku Utara, umumnya merupakan utang akibat pekerjaan fisik di tiga dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perhubungan. Utang ini juga merupakan utang yang belum terbayarkan ditahun anggaran terdahulu.

“Untuk menghindari defisit anggaran lebih besar, utang ke pihak ketiga harus cepat diselesaikan untuk menghindari opini disclaimer pada laporan keuangan pemerintah provinsi Maluku Utara di tahun selanjutnya,”kata mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Bambang mengatakan, secara makro, kondisi keuangan pemerintah provinsi Maluku Utara masih terlihat berjalan normal dan belum pada taraf mengkhawatirkan. Karena itu, upaya untuk menekan defisit anggaran, inspektorat juga melakukan dengan cara meminta pengembalian kerugian negara yang dilakukan lebih dari 50 pegawai negeri sipil yang nilainya mencapai Rp 5,7 miliar. “Langkah ini minimal bisa menyelamatkan uang negara, dan umumnya semua pegawai sudah bersedia mengembalikan,” kata Bambang.

Hasby Yusuf, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate mengatakan, utang yang menjerat pemerintah provinsi Maluku Utara menunjukkan buruknya tata kelola keuangan pemerintah daerah. Kondisi itu juga mengambarkan tidak mampunya sumber daya manusia dalam pengelolah keuangan. “Ini harus menjadi perhatian serius, jika tidak, anggaran daerah hanya akan habis untuk membayar utang ke pihak ketiga, dan publik jelas dirugikan,” kata dia.

sumber : tempo