KPK dan Tumpulnya Pengawasan?

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini rajin melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pos pelayanan publik. Langkah tersebut tentu saja untuk menunjukkan KPK aktif memberantas pencegahan korupsi. Namun, hal ini makin memperlihatkan ketidakberdayaan para inspektur di beberapa instansi.

KPK kini terjun memasuki tataran pemberantasan korupsi yang sebenarnya menjadi kewajiban aparatur pengawas. Hal ini, misalnya, penanganan pungutan liar di Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan petugas imigrasi dan BNP2TKI terhadap para tenaga kerja kita. Demikian pula sidak yang dilakukan pemimpin KPK bersama Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Uji Kir di Kedaung Angke, Cengkareng, beberapa waktu lalu.

Dilaporkan bahwa di Bandara Soekarno-Hatta, pemimpin KPK mengamankan 18 orang, termasuk personel TNI dan Polri, serta menyita uang Rp 2 miliar. Dalam sidak tersebut tidak tanggung-tanggung hadir sejumlah petinggi KPK, seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Dilaporkan hadir juga Kabareskrim Komjen Irjen Suhardi Alius, Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diwakili Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein.

Ini sidak yang luar biasa, melibatkan banyak petinggi dari berbagai instansi. Konon KPK telah mempelajari kasus-kasus pelayanan terhadap TKI sejak 2006 dan menemukan sejumlah lubang kelemahan yang berpotensi menciptakan peluang KKN yang merugikan TKI. Mulai dari penukaran valuta asing dan mahalnya tarif angkutan yang disediakan petugas Kemenakertrans. Masih ada masalah lain, seperti ketidakjelasan waktu tunggu untuk pulang kampung, hingga banyaknya praktik pemerasan, penipuan, dan berbagai perlakuan buruk lainnya.

Pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 16/2012 tentang tata cara kepulangan TKI dari negara penempatan secara Mandiri, tetapi implementasinya buruk. KPK sebelum pelaksanaan sidak juga menemukan fakta mengenai keterlibatan aparat, petugas BNP2TKI, porter, cleaning service, dan petugas bandara.

Kita memandang tindakan pemimpin KPK tersebut sebagai gebrakan menjelang Lebaran. Hal tersebut bisa dimengerti karena menjelang Lebaran aktivitas ekonomi memang meningkat, demikian pula arus barang dan jasa, serta arus mudik. Namun, gebrakan seperti itu sebenarnya terlalu remeh-temeh bila ditangani KPK. Cukup instansi pengawasan yang memang harus menanganinya.

Tidak masuk akal kalau pemimpin KPK sampai selalu turun menangani kasus-kasus pungli di tingkat unit pelayanan masyarakat. KPK akan kewalahan karena jumlah petugasnya tidak sebanding dengan luasnya persoalan yang ada. Selain itu, lantas apa kerja para inspektur di seluruh instansi pemerintah? Masalah pemerasan di bandara bukan barang baru karena terjadi sejak dulu. Apa kerja para aparat pengawas? Juga polisi dan jaksa? Mengapa harus KPK?

Demikian pula kasus di jembatan-jembatan timbang dan Balai Uji Kir yang disidak Ahok dan pemimpin KPK. Itu urusan Pemda DKI, seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Itu pun sebenarnya terlalu kecil bagi Ganjar sampai harus marah-marah di jembatan timbang.

Namun, memang bisa diambil positifnya. Sidak KPK tersebut mungkin baik untuk menembus kebekuan dan kemacetan pengawasan di instansi terkait. Namun, cara ini bisa negatif bila timbul anggapan bahwa urusan pemberantasan korupsi merupakan kewajiban KPK. Hal ini berbahaya bila ribuan inspektur di setiap instansi pasif dan tidak mau aktif menindak petugas yang menyimpang.

Hal tersebut sungguh mengkhawatirkan karena kita telah gagal menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kita pun akan gagal bila mengharapkan instansi penegak hukum mampu mengambil alih tugas dan fungsi KPK, kalau seluruh urusan korupsi harus komisi itu yang menanganinya.

Kita memprihatinkan KPK sebagai lembaga yang strategis, terhormat, dan berwibawa, ternyata harus ikut mengurusi kasus-kasus yang sebenarnya bukan levelnya. Mungkin kita telah gagal membangun sistem karena lebih menyenangi “jagoan”. Kita telanjur memilih KPK sebagai “jagoan”.

sumber shnews