Belenggu Subsidi BBM?

Berbagai persoalan bangsa sudah siap “menyambut” pemimpin negeri yang baru. Salah satu persoalan besar dan harus segera ditangani adalah terkait ketahanan energi bangsa ini.

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk saat ini mencapai lebih dari 240 juta orang. Dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2 persen per tahun, persoalan energi menjadi persoalan krusial yang harus mendapatkan perhatian pemerintah secara lebih serius.

Itu karena terjadinya pertambahan penduduk setiap tahun berbanding terbalik dengan jumlah cadangan minyak dan gas negeri ini yang setiap tahun semakin menipis.

Karena itu, bila berbagai persoalan di bidang energi yang terjadi di bangsa ini tidak segera dibenahi, ke depannya bangsa ini akan sangat tergantung pasokan energi dari luar negeri.

Sudah sejak lama bahan bakar minyak (BBM) menjadi sumber energi yang sangat diandalkan di negerin ini. Itu karena hampir semua bahan bakar yang digunakan untuk transportasi maupun industri berasal dari energi berasal dari fosil ini.

Dengan penggunaan yang sangat besar dan cadangan yang terbatas, dalam waktu beberapa tahun ke depan bila tidak ada penemuan lapangan pengeboran minyak baru, kebutuhan BBM Indonesia ke depannya akan sangat tergantung dari impor.

Saat ini, lifting minyak bumi Indonesia hanya berada di kisaran 800.00 barel per hari (bph), sedangkan kebutuhan mencapai 1,5 juta bpph. Dengan begitu, kekurangan kebutuhan BBM sekitar 700.000 bph harus diimpor pemerintah.

Persoalan BBM tidak berhenti sampai di situ. Dengan masih adanya sistem subsidi, ternyata sangat memberatkan keuangan negara. Bahkan tahun ini, anggaran subsidi BBM dalam APBNP 2014 mencapai sekitar Rp 285 triliun dari alokasi total APBN yang sebesar Rp 1.817 Triliun.

Persoalan BBM yang terus menggerogoti keuangan negara, dinilai Direktur Eksekutif Energy Wacth, Mamit Setiawan, menjadi kebijakan yang penting harus dilakukan presiden dan wakil presiden mendatang, adalah mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM.

Menurutnya, langkah tersebut harus diambil bila pemerintah mendatang tidak ingin “tersandera” oleh kebutuhan BBM yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi memang bukanlah kebijakan yang populis, tetapi mau tidak mau langkah itu perlu dipertimbangkan. Itu karena kebutuhan BBM kita setiap tahunnya semakin meningkat, sedangkan migas yang dihasilkan di dalam negeri terus menurun.

Akibatnya, impor BBM kita setiap tahun semakin meningkat. Keuangan negara menjadi terbebani anggaran subsidi tersebut,” kata Mamit kepada SH, Sabtu (12/7).

Dia menambahkan, agar tidak memberatkan masyarakat, kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya dilakukan secara bertahap, seperti yang dilakukan dengan kenaikan harga LPG 12 kilogram (kg) serta tarif tenaga listrik (TTL) yang naik setiap dua bulan sekali. Itu karena, menurutnya, kenaikan harga sekecil apa pun sangat dapat membuat gejolak di masyarakat.

Namun, bila pemerintah tidak memilih opsi tersebut, Mamit menyebut upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Namun, untuk menjalankan program konversi ini, banyak hal yang harus dipersiapkan pemerintah, seperti infrastruktur gas yang meliputi jaringan pipa gas serta stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), pasokan gas yang memadai, serta adanya pasar dari pengguna BBG.

Sejauh ini, kendaraan yang telah menggunakan gas barulah TransJakarta serta bajaj, yang jumlahnya tentu sangat sedikit bila dibanding besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.

Sementara itu, Direktur Ekesekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, sektor energi menjadi persoalan sangat pelik bagi pemerintah baru. Banyak regulasi terkait kebijakan energi tidak sesuai konstitusi. Menurutnya, tidak sedikit kebijakan yang kenyataannya ternyata cenderung liberal di berbagai sektor, dari hulu hingga ke hilir.

Dia menyoroti kebijakan yang harus dioptimalkan pemerintah mendatang adalah soal konversi BBM ke BBG, sebab menurutnya itu merupakan kebijakan lama yang tidak pernah dijalankan secara optimal oleh pemerintahan saat ini. Persoalan infrastruktur gas merupakan masalah yang sejak lama tidak pernah ada upaya serius untuk dituntaskan.

“Pemerintah kita sudah sejak lama hanya bisa berwacana soal konversi BBM ke BBG. Rencananya sudah ada sejak 1995, tapi hingga kini tidak sampai 20 persen kendaraan yang sudah pakai BBG,” ujar Marwan.

Kebijakan Solutif
Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno juga menyatakan, presiden baru harus berani membuat kebijakan yang solutif menyangkut beban subsidi BBM yang sangat besar, tetapi tidak tepat sasaran. Pasalnya, beban subsidi BBM ini lebih dikontribusikan untuk kendaraan pribadi yang terus meningkat.

“Ini kan jelas tidak berkorelasi langsung pada penyejahteraan masyarakat, khususnya kalangan bawah yang membutuhkan. Terbukti, makin banyak sarana angkutan umum yang hilang di perkotaan dan pedesaan,” katanya.

Apalagi, di lingkungan ASEAN, hanya Indonesia yang masih memberi subsidi BBM. Tak heran anggaran negara jebol karena harus memenuhi kebutuhan subsidi yang jumlahnya tiap tahun merangkak hingga ratusan triliun.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2013, harga BBM per liter di Asia Tenggara masing-masing negara, Singapura Rp 15.695, Vietnam Rp 14.553, Kamboja Rp 13.298, Filipina Rp 12.147, Thailand Rp 12.453, Laos Rp 13.396, dan Myanmar Rp 10.340.

“Cara yang paling efektif mengurangi konsumsi BBM, yakni harus berani menaikkan harga BBM alias mencabut subsidi BBM untuk kendaraan pribadi yang selama ini porsinya paling besar hingga 93 persen,” tuturnya.

Dia menyarankan, agar tidak membebankan masyarakat, kenaikan BBM bisa dilakukan bertahap setiap enam bulan mulai dari Rp 500-1.000.

“Dalam waktu tiga sampai empat tahun, BBM kita sudah tidak perlu disubsidi lagi,” kata Djoko.

Karena itulah, butuh tindakan segera untuk menyelamatkan transportasi umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ia menilai, negara akan sangat diuntungkan jika rakyatnya dapat menikmati layanan angkutan umum yang memadai, seperti di negara lain yang sukses mengandalkan transportasi umum sebagai sarana mobilitas rakyatnya.

sumber : sh