Kolaborasi Pertahankan Hutan Lindung

Untuk pertama kalinya masyarakat Kampung Sekejolang, Desa Ciburial, Kecamatan Ciburial, Kabupaten Bandung tampil di panggung terbuka Taman Hutan Raya Djuanda. Mereka bisa mempertontonkan kesenian dan tradisi yang berkembang secara turun temurun di kampung yang sudah ada sejak tahun 1900-an lalu.

Acara bertajuk “Pertunjukan Seni untuk Hutan” itu digelar pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2014. Pembukaannya diawali dengan merapal doa dalam bahasa Sunda. Selepas itu, acara berlanjut ke pertunjukan calung yang menggunakan alat musik dari bambu.

Lagu yang mereka bawakan dalam bahasa Sunda itu liriknya menceritakan kampung serta kawasan mereka tinggal. Penyanyinya bercerita soal air yang mengalir, burung berkicau, hutan yang asri, dan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Selepas itu giliran anak-anak, yang masih duduk di bangku sekolah dasar, tampil membawakan kesenian Sisingaan. Setiap empat anak menggotong sebuah boneka yang dibentuk menyerupai singa dan bisa ditunggangi oleh anak kecil.

Sembari mengangkat singa-singa kecil itu, anak-anak tersebut menari sesuai dengan alunan kendang, gong, dan terompet khas Sunda. Biasanya, para pengusung ‘singa’ ini memperkuat kuda-kuda dan tubuhnya dengan berlatih pencak silat.
Untuk menarik perhatian pengunjung, para pemain Sisingaan dan warga turun ke jalur utama taman hutan raya. Harapannya, pengunjung tertarik dan ikut meramaikan acara itu.

Ketua Paguyuban Cinta Lembur Sekejolang, Aep Aas Sutarya, 49 tahun mengatakan, kegiatan itu memang sengaja digelar sebagai bentuk pewarisan budaya kepada generasi muda. “Jangan sampai mereka tidak mengetahui kekayaan budaya warisan leluhurnya,” kata Aep.

Apalagi, ungkap Aep, saat ini pemerintah berencana untuk memperluas kawasan Taman Hutan Raya Djuanda yang diresmikan pada tahun 1985 oleh Presiden Suharto.

Pemerintah berniat memperluas kawasan yang saat ini luasnya 529 hektare. Perluasan itu rencananya mau menambah 2.750 hektare, yang sebagian besar kawasannya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Termasuk di dalamnya kawasan enclave seluas 7 hektare yang dihuni sekitar 400 warga Kampung Sekejolang.

Di Taman Hutan Raya Djuanda terdapat 10 blok kawasan seluas 26,12 hektare. Salah satunya Kampung Sekejolang, satu-satunya kawasan yang berpenghuni. Sebagian besar merupakan perkebunan dan lahan tanaman.

Rencana perluasan kawasan itu sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2008 tentang PengelolaanTaman Hutan Raya Djuanda. Pemerintah wajib membebaskan kawasan yang ada di sekitar Taman Hutan Raya Djuanda yang kepemilikannya bukan untuk hutan lindung.

Aep memaparkan, warga bersikukuh untuk bertahan di kawasan yang sudah mereka tempati sejak dulu. Makanya, sambung Aep, pemerintah termasuk pengelola taman hutan raya perlu mengetahui kekayaan budaya dan kesenian yang berkembang di warga.

“Buat kami tanah ini segalanya. Sejak dulu leluhur kami sudah ada di sini, jauh sebelum Taman Hutan Raya ditetapkan. Tidak ada harga yang bisa mengganti rasa betah warga,” kata Aep.

Sebelumnya, Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Djuanda, Imam Santoso mengatakan, pihaknya sudah berhasil membeli lahan seluas 3,3 hektare pada tahun 2013 lalu. Biayanya mencapai Rp4 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tapi untuk tahun 2014 ini, kami tidak ada pembelian lahan karena kemarin juga gagal membeli lahan dari 6 orang warga. Harga tidak sesuai,” ungkap Imam sembari menambahkan pengalihan kawasan Perhutani ke Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Djuanda masih belum menemukan titik terang.

Kekayaan budaya masyarakat di sana juga terlihat dari prosesi Hajat Buruan atau pesta kampung yang digelar sejak puluhan tahun silam secara turun menurun. Kegiatan itu berlangsung setiap bulan Maulid pada penanggalan Islam.

“Acara mengambil air dan berdoa bersama itu sudah berlangsung sebelum masa kakek saya yang tinggal di Sekejolang. Inti dari kegiatan itu meminta berkah kepada Yang Kuasa agar air di kampung tidak kering karena dipakai untuk keperluan berkebun warga,” ujar Aep.

Semoga saja kolaborasi yang dimulai dari upaya memelihara tradisi dan budaya itu bisa menjadi daya tawar warga terhadap rencana pemerintah. Karena semuanya berniat untuk menjaga hutan lindung tetap ada, tanpa menyengsarakan rakyat.

sumber : SP.com