Indonesia Siapkan Standar Kompetensi Kerja

Menjelang pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) tahun 2015, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap sistem pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia.

Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi dan keterampilan kerja yang diakui secara regional maupun internasional.

Demikian dikatakan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnakertrans, Khairul Anwar, dalam siaran persnya, Minggu 1 Juni 2014.

Menurut Khairul, sistem pendidikan dan pelatihan kerja bersinergi dan bermuara pada peningkatan kompetensi kerja sehingga dapat kebutuhan pasar kerja dapat segera terpenuhi, terjadinya perluasan kesempatan kerja baru dan menumbuhkan wirausaha baru.

Khairul mengatakan, sistem pendidikan dan pelatihan kerja harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme, dan kompetensi kerja yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja.

Ia mengatakan, salah satu faktor penentu yang harus dilakukan adalah memberdayakan seluruh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten dan professional.

Menurut Khairul, Kemnakertras bersama dengan seluruh kementerian dan sektor mendorong pengembangan SKKNI yang dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi dan keterampilan kerja yang diakui secara regional maupun internasional.

Khairul menambahkan, SKKNI memiliki peranan besar sebagai acuan dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan dan Acuan dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

Selain itu, SKKNI pun dapat menjadi acuan dalam seleksi dan rekrutmen karyawan dan penempatan tenaga kerja bahkan dapat menjadi acuan Pembinaan Karier Pegawai, Kata “ Khairul.

Mengingat posisi strategis SKKNI tersebut, kata Khairul, maka SKKNI perlu dikembangkan disemua bidang dan tingkatan profesi, terutama pada bidang dan tingkatan profesi yang menjadi agenda request and offer di pasar kerja bebas.
Indonesia telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) masing-masing sektor sebanyak 84 instansi antara lain LSP Otomotif; LSP Telematika; LSP Logam Mesin; LSP Sekuriti; LSP Pariwisata; LSP Geomatika; LSP Kecantikan; LSP Kehutanan; LSP Kelautan dan Perikanan serta LSP Hotel dan Restoran.

Sedangkan sampai awal tahun 2014, telah tersusun saat ini sebanyak 252 SKKNI dari sembilan sektor yaitu Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan (37 SKKNI), Sektor Listrik, Pertambangan dan Energi (21 SKKNI), Sektor Industri Manufaktur (30 SKKNI), Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi (10 SKKNI), Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Seni (26 SKKNI).

Selain itu juga ada Sektor Kesehatan (3 SKKNI), Sektor Keuangan dan Perbankan (13 SKKNI), Sektor Konstruksi (47 SKKNI) serta Sektor Jasa, Konsultansi dan Pertambangan (47 SKKNI).

sumber : SP.com