UN Tanpa Kecurangan, Mungkinkah?

Pelaksanaan ujian nasional (UN) jenjang SMA, MA, SMK, dan SMLB digelar 14-16 April 2014, sedangkan untuk program Paket C (IPA, IPS, kejuruan) periode I pada 14-16 April 2014 dan periode II pada 19-22 Agustus 2014. Untuk kejar paket B/Wustha, periode I diadakan pada 5-7 Mei 2014, sedangkan SMP,MTs, dan SMPLB dilaksanakan pada 5-8 Mei 2014.

Para siswa, orang tua, dan guru telah mempersiapkan diri meraih sukses menghadapi UN. Segala persiapan lahir dan batin dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan di UN.

Itu mulai dari mengikuti workshop sukses UN, memperbanyak jam pelajaran, ikut les atau bimbingan belajar, berburu kisi-kisi soal, try out UN, supervisi persiapan UN, hingga kegiatan doa bersama atau istigasah. Semua itu dilakukan untuk sukses di UN dengan kelulusan yang berkualitas.

Tapi, fenomena ini menunjukkan betapa dunia pendidikan telah dikelola visi yang dangkal dan lebih suka mencari jalan pintas. Kedangkalan itu terjadi karena pendidikan hanya mengutamakan target akhir lulus UN, memperalat siswa demi kepentingan dan nama baik sekolah dengan cara membuat siswa belajar secara intensif menjelang UN.

Sementara itu, dalam praksis harian di sekolah selama tiga tahun, siswa tidak pernah diajarkan artinya bertekun dan belajar serius. Menumbuhkan kesungguhan, daya tahan, dan motivasi internal dalam belajar sering terlewatkan di fase ini karena pendidik dan siswa berpikir, ujian masih jauh.

Dunia pendidikan bukan dunia sulap yang bisa membuat hal-hal aneh dalam sekejap. Belajar membutuhkan ketekunan, konsistensi, serta keseriusan dari pendidik dan siswa. Kesungguhan ini kian terbantu dengan menciptakan iklim harian dan kultur sekolah yang mendukung siswa gemar belajar, tanpa dipaksa atau diancam perolehan nilai.

Visi pendidikan itu seharusnya bersifat konsisten, konkret, dan mengembangkan pendampingan siswa secara intensif. Hal tersebut seharusnya diterapkan sejak mereka memasuki tahun ajaran baru sampai menghadapi UN (Doni Koesoema A, 2009).

Nahasnya, UN tak memacu budaya belajar, tetapi memicu kecurangan. Pertanyaannya, apakah nilai UN yang tinggi diperoleh dengan kejujuran nurani? Mungkinkah pelaksanaan UN tahun ini tanpa kecurangan?

Memang diakui, penyelenggaraan UN selama ini masih menemui banyak kerikil yang menyebabkan UN cacat dalam pelaksanaan. Pada akhirnya, ini menyebabkan kualitas hasil UN dikatakan tidak jujur dan kredibel.

Kasus penyimpangan UN itu, seperti siswa yang menyontek, kebocoran soal, perjokian, jual-beli kunci jawaban, guru yang menyebar kunci jawaban, instruksi kepala dinas pendidikan untuk membocorkan soal, siswa pandai yang ditunjuk menukar dan memberi jawaban kepada teman-teman seruangan, hingga adanya tim sukses UN.

Kecurangan dalam UN seolah menegaskan pendapat almarhum Prof Koentjaraningrat dalam bukunya, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Ia menyebutkan lima sifat mentalitas yang tidak sesuai pembangunan. Salah satunya mentalitas yang suka menerabas.

Kecurangan dalam UN terasa sekali menunjukkan mentalitas menerabas, sikap menghalalkan segala cara demi tujuan lulus dan sukses UN. Tak bisa dimungkiri, kecurangan UN selama ini telah melibatkan siswa, guru, kepala sekolah, dan pejabat daerah.

Mengapa mereka sepakat beramai-ramai melakukan kecurangan? Terlalu negatif bila dijawab hal itu menunjukkan kemerosotan moral yang amat parah. Tanpa menyangkal bahwa gejala kemerosotan moral memang selalu terjadi. Sulit menutup mata terhadap penafsiran gejala itu menunjukkan rasa tidak percaya diri yang sedemikian besar dalam menghadapi UN (Denni B Saragih, 2008).

Hemat penulis, upaya meminimalisasi tindakan curang dalam UN merupakan tanggung jawab bersama. Langkah menteri pendidikan dan kebudayaan yang menandatangani pakta integritas bersama kepala daerah dan kepala dinas di Tanah Air adalah upaya mewujudkan pelaksanaan UN dengan kejujuran. Upaya ini perlu diapresiasi dan didukung. Jika landasan kejujuran ini disertai kerja keras yang efektif, hasil UN akan berkualitas dan menciptakan prestasi.

Mencegah kecurangan dalam UN kuncinya harus betul-betul kembali ke aturan, serta optimalisasi pengawasan dari tim yang kini sudah tersedia. Secara kasat mata, mekanisme seperti itu meminimalisasi siapa pun yang akan berbuat curang dalam UN.

Mereka harus betul-betul jeli menangkap kemungkinan di mana kecurangan UN itu bakal terjadi. Setelah pakta integritas, tindakan tegas (hukum) perlu diberlakukan terhadap setiap bentuk kecurangan untuk memberi efek jera. Lebih penting lagi, harus ada iktikad yang lebih serius dari pengelola pendidikan.

Pengelola bahkan harus siap malu dan dicap gagal terkait hasil UN. Sikap-sikap inilah yang sebenarnya juga diuji pada UN. Jika persentase ketidaklulusan peserta UN tahun ini meningkat, terimalah dengan ikhlas dan besar hati. Jangan menipu diri sendiri dan pemerintah dengan segala kecurangan untuk mengubah dan memanipulasi realitas.

UN 2014 telah memberi celah dan ruang kewenangan bagi sekolah guna turut mewarnai veto kelulusan siswanya. Udara segar yang diembuskan pemerintah adalah sekolah diberi peran 40 persen penilaian, sedangkan 60 persen masih mengacu nilai mata pelajaran yang diujikan dalam UN.

Tingkat kecurangan UN tahun ini akan surut bahkan kering bila semua pihak menyahuti perubahan UN dengan positif dan koperatif. Usaha keras di tingkat sekolah untuk mendongkrak perolehan nilai maksimal terhadap bobot 40 persen semestinya dimulai hari ini dan terus berlanjut secara kualitatif.

Hari ini peserta didik mulai kita bukakan matanya terhadap pentingnya menjalani proses belajar dengan sungguh-sungguh agar memperoleh nilai yang objektif.

Orientasi ini kita kemudikan tidak hanya untuk menghadapi pertarungan menjawab soal mata pelajaran yang ada di UN, tetapi juga menguasai kompetensi lain, terlebih lagi yang bermuatan life skills.

Perlu pembuktian bahwa UN dilaksanakan penuh kejujuran, tanggung jawab, transparan, berkeadilan, dan berkualitas. Nuansa kemurnian dan keindahan UN tidak perlu dicemari skenario dan modus kecurangan lama, apa pun alasannya. Selamat mengerjakan UN dengan penuh kejujuran!

*Penulis adalah pendidik, mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sumber : SHnews