Naif Jika Tak Ada Sengketa Pemilu

Nyaris tidak ada negara yg tanpa sengketa dalam Pemilu. Hampir tidak ada negara demokratis di dunia yang dapat menjalankan Pemilu tanpa adanya sengketa, begitu juga di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Pemilu merupakan kontestasi hak warga negara yang berwujud persaingan politik yang dijamin oleh konstitusi.

Hal ini dikemukakan Hakim MahkamahKonstitusi (MK), Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, SH., M.Hum dan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Bambang Cipto, MA dalam diskusi bertajuk Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pileg dan Pilpres di kampus UMY, Jum’at (11/4).

“Naif jika tidak ada sengketa,” tegas Ahmad Fadlil.

‘Fenomena sengketa dalam Pemilu tidak hanya ditemukan pada negara dunia ketiga, namun juga kerap terjadi negara maju yang telah memiliki demokrasi yang matang seperti AS,” tambah Bambang Cipto.

Dituturkan Ahmad Fadlil, negara harus mampu untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika pada Pemilu Legislatif 2014 akan ada banyak sengketa di MK maka bisa diukur kedewasaan politik di Indonesia, sebabtingkat sengketa yang ditangani MK dapat menjadi indikator kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia.

“Jika tahun 2009 ada 600 lebih kasus, maka kalau sekarang ada 15 partai yang lantas bersengketa ada 100 atau 200, maka pembacaan statistiknya rakyat indonesia makin dewasa,” ujar Ahmad Fadlil.

Semestinya, menurut Ahmad Fadlil, penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga atau pun perorangan dapat diselesaikan sendiri. Sebab ketika pihak yang bersengketa membawa kasusnya ke MK menandai lembaga ataupun perorangan yang bersengketa telah gagal menyelesaikan sengketanya sendiri

“Ketika telah meminta mahkamah maka mereka telah gagal mengelola sengketa mereka sendiri,” paparnya.

Bambang Cipto menekankan, bangsa Indonesia patut mencontoh dari penyelesaian sengketa di AS adalah ketaatan Warga negara dan pemerintahnya terhadap konstitusi.

Sumber : SHnews