Biaya Kuliah Kedokteran Rp59 Juta/Semester

Mantan Rektor Universitas Indonesia, Gumilar Rusliwa Soemantri, menyebutkan, biaya kuliah di Fakultas Kedokteran minimal Rp59 juta per mahasiswa per semester di setiap perguruan tinggi negeri (PTN). Hal ini sudah menjadi standar minimum yang dibuat oleh pemerintah meski sudah menggelontorkan subsidi melalui program Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

“Unit cost Rp59 juta per mahasiswa per semester. Jadi kalau kita mendidik dokter unit cost tersebut untuk membayar dosen-dosen, praktikum dan guru besar,” kata Gumilar Rusliwa saat dihubungi Harian Terbit, Rabu (26/3).

Selama ini, PTN telah mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui program BOPTN yang melaui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Tahun ini, BOPTN yang disalurkan untuk seluruh PTN sebesar Rp3 triliun di Indonesia. Anggaran tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa.

“PTN disubsidi melalui BOPTN, sehingga setiap PTN tidak harus mengeluarkan Rp59 juta itu untuk setiap mahasiswa,” katanya.

Standardisasi itu dibuat oleh pemerintah melalui staf ahli dari berbagai aspek yang tergabung dalam tim pengkajian guna merumuskan standar minimal kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada PTN.

“Yang menghitung para ahli yang ditugaskan pemerintah,” ungkapnya.

Menurutnya, jika menginginkan pendidikan yang berkualitas di PTN, maka biaya harus dibebankan kepada mahasiswa dan orangtua. Selama ini, biaya pendidikan selalu ditanggung PTN dan pemerintah yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam memberikan bantuan anggaran. Dia membandingkan di luar negeri yang membebankan 30 persen biaya pendidikan kepada mahasiswanya.

“Kalau kita berbicara kualitas PTN, untuk di luar negeri biaya pendidikan dibebankan 30 persen untuk mahasiswanya. Untuk Indonesia ditanggung PTN dan pemerintah yang kemampuannya terbatas sehingga tidak dapat maksimal,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah, menilai pengelolaan subsidi yang kurang transparan berdampak pada mahalnya biaya pendidikan di PTN. Belum adanya lembaga yang mengawasi pengelolaan subsidi berakibat rawan penyimpangan.

“Pengelolaan yang kurang transparan, subsidi larinya ke mana ini yang menjadikan pendidikan berbiaya tinggi. Yang jadi masalah, siapa yang mengawasi ini karena rawan penyimpangan,” katanya.

Dia berpendapat, pihak PTN biasanya memberikan subsidi silang terhadap mahasiswa kurang mampu, berdasarkan kuota mahasiswa di setiap fakultas. Akibatnya, tidak semua mahasiswa mendapatkan subsidi. Mahalnya biaya kuliah di Fakultas Kedokteran dapat berdampak pada komersialisasi profesi dokter.

“Biasanya ada subsidi silang bagi yang kurang mampu. Biaya kesehatan di Indonesia memang tinggi. Pemerintah harus menyubsidi mahasiswa kedoteran karena langsung terjun ke masyarakat namun subsidi harus proporsional cost-nya,” imbaunya.

Lebih lanjut, Andreas menilai tingginya biaya pendidikan kedokteran lantaran peralatan dan biaya praktik masih impor sehingga menjadi mahal. “Peralatan medis masih impor semua biaya praktik mahal. PTN yang tidak memiliki rumah sakit haruss bekerjasama dengan rumah sakit,” ungkapnya.