Terbitkan Perppu Pilpres Serentak!

Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai mengulur waktu persidangan pleno kasus uji materi UU Pemilihan Presiden (Pilpres), yang diajukan Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Meski sidang pendahuluan telah dilakukan sejak 21 Januari, MK hingga kini belum memberikan tanda-tanda untuk sidang pleno.

Padahal, kampanye pemilu legislatif akan dimulai 16 Maret mendatang. Ini berarti, pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) tetap dilaksanakan secara terpisah.

“Saya tidak tahu kapan MK akan membuka sidang pleno membahas uji materi UU Pilpres yang saya ajukan. Tidak lazim MK menunda sidang pleno begitu lama, sudah lebih sebulan,” kata Yusril melalui pesan elektronik yang diterima SH, Senin (24/2).

Koordinator Forum Rakyat, Lius Sungkharisma, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu serentak.

Menurutnya, Presiden wajib mengeluarkan perppu karena MK telah membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Sejumlah pasal yang dibatalkan adalah 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 112 .

“Sebagai kepala pemerintahan, presiden punya kewenangan untuk membuat suatu perppu jika negara dalam keadaan genting,” katanya kepada SH, Senin.

Dalam amar putusannya MK menyatakan, pemilu yang terpisah antara legislatif dan presiden merupakan pemilu yang bertentangan dengan UUD 1945. Meski demikian, MK “mengizinkan” Pemilu 2014 tetap diselenggarakan secara terpisah.

Sebaliknya, pemilu serentak baru bisa dilaksanakan pada 2019. Pemilu serentak baru berlaku pada 2019. Padahal, penyelenggaraan pemilu secara terpisah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. “Kita mau melaksanakan pesta demokrasi, tapi caranya melanggar konsitusi. Bagaimana mungkin?” katanya.

Terkait hal ini, ia bersama sejumlah orang lainnya mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan class action itu, mereka menuntut MK dan pemerintah membayar ganti rugi kepada warga sekitar Rp 16 triliun.

Menurut para penggugat, pelaksanaan pemilu secara terpisah merugikan keuangan negara. Anggaran pemilu membengkak lebih dari Rp 14 triliun.