Penyimpangan Anggaran Rp 14,9 Triliun

Meskipun telah mendapatkan tambahan gaji dari remunerasi, penyimpangan anggaran di Kementerian Keuangan (Kemkeu) diduga masih terjadi hingga kini.

Pos favorit untuk diselewengkan adalah anggaran perjalanan dinas.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan penyimpangan anggaran pada kementerian keuangan priode 2009 – 2013 sebesar Rp 14,9 triliun dari 1.831 kasus.

“Hal ini menjadikan Kementerian Keuangaan punya banyak kasus dan kasusnya menumpuk. Lucunya kasus-kasus ini hanya dijadikan catatan auditor negera saja, tanpa ada tindaklanjut dari pihak aparat hukum,” tutur Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (27/2).

Bahkan, Uchok menilai aparat hukum terkesan malas atau tidak memiliki political will untuk melakukan penyidikan atas banyak dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian Keuangaan.

Menurut Uchok, dari anggaran perjalanan dinas banyak ditemukan kebocoran yang terjadi.

Berdasarkan hasil audit BPK semester pertama 2013, alokasi anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.931.189.826.825,- dan belanja perjalanan luar negeri sebesar Rp.45.250.041.882,-.

Dijelaskan Uchok, modus yang biasa terjadi adalah kelebihaan pembayaran atau mark up pembayaran uang harian dengan total sebesar Rp.303.196.505,-.

Modus ini ditemukan untuk Setjen (sekretariat Jenderal) sebesar Rp.30.630.145,- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp.11.676.000,- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebesar Rp.9.853.000,- dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebesar Rp.251.038.360,-.

Modus lainnya adalah harga tiket yang melebihi harga sebenarnya, dengan total sebesar Rp.34.066.543,- US$6.303 dan €824. Terdiri dari Setjen sebesar Rp 21.025.572, US$.6.303 dan € 824, DJBC sebesar Rp.7.620.172, DJPK sebesar Rp.5.420.799.

“Kemudian ada perjalanan dinas fiktif atau tidak terdaftar dalam manifest pesawat sebesar Rp.44.010.700. Terdiri dari DJBC sebesar Rp.15.639.600, dan DJPK sebesar Rp.28.371.100,” ungkapnya.

Selanjutnya, ada juga ditemukan perjalanan dinas belum mendapat ijin dari sekretariat negara sebesar Rp.1.914.283.742. Terdiri dari Setjen sebesar Rp.912.534.386, DJPK sebesar Rp.608.376.000, dan BKF sebesar Rp.393.373.356.

Lalu, ada juga modus berupa bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap seperti fotokopi paspor, tiket, SPPD, dan boarding pas yang ada pada BKF sebesar Rp.1.241.895.586 untuk 33 orang BKF.

Dari kasus penyimpangan perjalanan dinas dan kelebihan pembayaran uang harian ini, negara terindikasi mengalami kerugian negara sebesar Rp.3.537.453.076, US$.6.303, dan € 824.

“Kami meminta kepada aparat hukum seperti KPK atau kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan atas adanya dugaan penyimpangan anggaran perjalan dinas, dan mark up atau kelebihan pembayaran uang harian ini,” tegas Uchok.

Ia mengakui, di periode tersebut pihak Kementerian Keuangan diketahui memang telah melakukan penyetoran kembali melalui ke kas negara sebesar Rp.640.126.700, dan US$ 6.219.

“Tetapi, tidak boleh menghilangkan hukum pidana atas kasus ini lantaran telah melakukan penyetoran atas kerugian negara tersebut,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, temuan tersebut harus dicermati ulang dan dikonfirmasi ke pihaknya.

Ia memastikan praktek penyimpangan yang terjadi dalam anggara perjalanan dinas di kementerian keuangan sudah tidak ada lagi.

“Sepengetahuan saya, sudah tak ada lagi praktek penyimpangan perjalanan dinas di Kementerian Keuangan. Jika masih seperti itu, tidak mungkin kita dapat penilaian Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK,” ujarnya.

Kiagus menjamin pihaknya selalu terbuka terhadap adanya penyelidikan anggaran dan terus melakukan penertiban. Menurutnya, penilaian yang ditujukan ke pihaknya harus dilakukan secara proporsional.

Ia menjelaskan, di Kemenkeu frekuensi perjalanan dinas tinggi karena memiliki lebih dari 1000 instansi di daerah dan pusat, dengan jumlah pegawai mencapai 62.000.

Selain itu, katanya, Kemenkeu itu juga mempunyai urusan luar negeri, bilateral dan multilateral ke sejumlah lembaga asing seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan lembaga internasional lainnya.

“Jadi wajar jika anggarannya lebih tinggi,” tutupnya.