Miskin Nan Sengsara

LTN NU

Tahun 2014 yang merupakan tahun politik, masalah kemiskinan tidak boleh terlupakan dan seharusnya menjadi priorotas untuk segera diselesaikan. Program ini menjadi penting mengingat kemiskinan adalah akar masalah dari masalah-masalah lain yang sangat “membahayakan” bagi perekonomian bangsa.

Bahkan dalam agama diterangkan bahwa kemiskinan menjadi penyebab dari kekufuran.Dalam realitas sosial, kemiskinan menjadikan kebodohan, ketidakbermoralan hingga ketidakbisaan menjaga kehidupan. Tanpa harus berpanjang lebar lagi, televisi setiap hari menayangkan betapa banyaknya anak-anak tidak sekolah karena tiadanya biaya.

Kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh pada tingkat intelektualitas generasi muda mendatang. Dengan tiadanya pendidikan yang cukup pada usia anak, akan datang generasi yang bodoh dan tidak beradab.Bukan hanya itu, media massa juga setiap hari menayangkan betapa banyaknya para jompo yang harus memeras keringat dan banting tulang demi melangsung-kan kehidupan dirinya yang sebatang kara.

Para peminta-minta juga tidak lekang dari tempat-tempat umum, dan mereka meminta-minta juga dilatarbelakangi atas kemiskinan yang melanda diri dan keluarganya.

Dipelihara Negara

Dalam Al-Qur’an difirmankan, Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, (Al-Maa’uun: 1-3). Segendang sepenarian dengan yang ada pada ajaran agama, dalam UUD 1945 pada pasal 34 ayat 1 juga disebutkan bahwa, “fakir miskin dan anak-anat telantar dipelihara oleh negara”.

Dari dua dasar primer beragama dan bernegara di atas, meskinya tidak ada lagi alasan masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Kendati demikian, sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah mencatat bahwa hingga Maret 2013 terdapat 28,07 juta orang miskin. Angka ini, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2013) setara dengan 11,37 persen penduduk Indonesia.

Analisis kasar, angka besar ini tidak mungkin akan nampak ketika penduduknya taat beragama dan pemerintahnya teguh dalam menjalankan amanah UUD 1945. Betapa tidak, Negara Indonesia adalah negara yang berpenduduk sangat besar dengan prosentase muslim sekitar 87,18 persen.Prosentase penduduk muslim yang begitu besar ini seharusnya sudah bisa mengentaskan kemiskinan yang ada.

Jika saja ketiga ayat Al-Qur’an di atas dilaksanakan, umat muslim tidak akan membiarkan tetangganya merasakan kelaparan karena tidak adanya makanan yang bisa disantap sementara diri dan keluarganya makan dengan berlebihan.Dengan memberikan makanan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, dipastikan akan menjadikan mereka tumbuh untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Dalam pada itulah sebagai muslim (kaya) harus menyingkirkan prasangka negatif (suudzan) sehingga menghalangi niat baik menjalankan perintah agama.Sering kali umat muslim tidak memberikan makanan (baca: harta) kepada orang-orang miskin dengan alasan agar orang-orang miskin tidak menjadi manja. Banyak yang beropini, saat sang miskin diberi makanan dan/atau uang tunai, hanya akan membuat mereka manja dan selalu menengadahkan tangan.

Dengan diberi makanan dan/atau uang tunai, orang-orang miskin dituduh tidak mau berupaya sendiri.Tuduhan ini bisa jadi benar, namun tidaklah bisa dijadikan dasar. Dalam kenyataannya masih banyak warga miskin yang menginginkan peningkatan perekonomian sehingga bisa hidup mandiri degan layak. Namun, yang terjadi bukanlah mendapatkan kelayakan hidup.

Mereka tidak bisa berupaya dengan baik, karena dalam kenyataannya dirinya lemas, tidak bisa bekerja dengan baik karena kondisi badannya lemah, tidak ada bekal untuk hari esok yang lebih baik.Jika demikian yang terjadi, tidak mustahil ketika bangsa ini selalu dipenuhi dengan orang kaya yang semakin kaya, sementara si miskin semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinannya.

Dalam pada itu, Global Wealth Report yang dilansir Credit Suisse pada 2012 lalu melaporkan bahwa jumlah orang kaya di Indonesia pada tahun 2017 diprediksi akan mencapai 99 persen atau 104 ribu orang. Namun begitu, kata Ketua DPD Irman Gusman (2013), pertumbuhan orang kaya di Indonesia akan menjadi paradoks karena jumlah kemiskinan pun juga akan meningkat.Selanjutnya, negara juga memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan.

Itu, sebenarnya sudah sangat baik dan kebijakan demi kebijakan baru tidak perlu dilakukan lagi. Ketidaksuksesan negara dalam rangka mengentaskan kemiskinan bukanlah terletak pada kesalahan peraturan. Banyak aturan yang sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Masalahnya adalah, pelaku pemberantas kemiskinan.

Banyak dari pelaksana pemberantas kemiskinan justru memupuk jumlah kemiskinan dengan cara menyunat dana demi kepentingan diri dan golongannya.Berangkat dari sini, melihat perkembangan sosial politik maka pada tahun ini tepat sekali untuk merenung, berfikir seberapa jauhkah pemerintah bisa mengupayakan peningkatan pemberantasan kemiskinan?Perjuangan pemberantasan kemiskinan, baik kecil atau besar dipastikan akan bermanfaat bagi orang miskin dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan beragama.

Tentu upaya pemberantasan kemiskinan tidak melulu memberikan uang tunai langsung kepada orang miskin. Lebih dari itu, menyumbangkan apapun yang dimiliki sesuai dengan “profesi” dan kemampuan yang ada sangat berharga. Mendukung upaya pemberantasan kemiskinan dengan harta benda, pikiran, kekuasaan, dan do’a pun adalah pengabdian kepada bangsa.