KPU-Bawaslu Tidak Mengatur Media Sosial

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, tidak perlu ada aturan mengenai berkampanye lewat media sosial, seperti Twitter ataupun Facebook. Melalui media sosial, partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) dianggap bisa bersaing secara adil.

Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak menyatakan, tidak perlu ada pengaturan media sosial. “Di media sosial, semua pihak bisa menggunakannya secara adil. Siapa pun bisa menggunakannya dengan kreativitas masing-masing.”

Menurutnya, kampanye di media sosial berbeda dengan beriklan di media massa. Di media sosial, semua orang bisa menggunakannya dengan gratis. Hal itu menjamin keadilan bagi semua peserta pemilu. Sementara itu, di media massa tidak ada keadilan karena kegiatan beriklan bergantung kemampuan finansial masing-masing peserta.

Lagipula, kata Nelson, mengatur kampanye di media sosial tidak mudah. Sulit mengidentifikasi pemilik akun. “Bisa saja orang membuat nama akun yang macam-macam, ribuan akun. Itu bakal sulit membedakannya. Bisa saja membuat akun yang tidak sesuai nama” tuturnya.

Ia menegaskan, undang-undang (UU) hanya mengatur kampanye lewat media massa, melalui alat peraga, mapun melalui kampanye rapat umum, yaitu pengumpulan massa. “Kalau di media sosial bebas, yang penting mematuhi syarat-syarat umum, misalnya tidak mempersoalkan dasar negara,” ujarnya.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, pihaknya hanya mengatur kampanye di media massa, baik online, cetak, maupun elektronik.

Media sosial dapat dijadikan alat kampanye oleh caleg, calon kepala daerah, maupun calon presiden (capres). Namun, daya jangkaunya terbatas dan sekadar antarpersonal. “Kampanye di media itu kan mengeluarkan dana. Kalau Facebook dan Twitter, kan gratis,” ia memaparkan.

Dengan alasan yang sama, KPU tak bakal mengatur kampanye melalui website-website pribadi. Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat itu meyakini, masyarakat pengguna internet, terutama jejaring sosial, merupakan orang-orang cerdas yang kritis.

Teknologi Informasi

Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, meminta KPU beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk penggunaan Twitter dan Facebook sebagai media kampanye. Karena itu, dia menyarankan KPU melarang kontestan pemilu berkicau ataupun menulis status yang berisi ajakan memilih di hari tenang.

Direktur Politicawave (lembaga pemantau media sosial) Yose Rizal mengungkapkan, secara teknis sangat sulit mengatur kampanye politik di media sosial. “Dari akun resmi caleg mudah saja dilacak. Tapi jika akun lain yang mengajak, caleg bisa berdalih hal itu di luar kendali tim suksesnya,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, yang rajin menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan publik, mengaku tidak masalah jika ia dilarang berkampanye di masa tenang.

Namun menurutnya, yang disebut kampanye adalah ajakan untuk memilih. “Masak saya dilarang ngetweet (berkicau) tentang pemikiran-pemikiran saya?” ucap caleg DPR daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Kota Banyumas) ini.