Komisi VII DPR RI Korupsi Berjamaah?

Kasus korupsi berjamaah kini terbukti lagi dilakukan oleh para wakil rakyat yang terhormat. Setelah seluruh anggota DPRD Papua Barat di ujung timur Indonesia, yang berrjumlah 44 orang, divonis penjara karena melakukan korupsi Rp 22 miliar.

Kali ini, seluruh anggota Komisi VII DPR RI melakukan korupsi uang Tunjangan Hari Raya dari SKK Migas atau Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Indonesia Police Watch meminta semua anggota Komisi VII DPR RI mengundurkan diri, tidak perlu mencalonkan diri lagi untuk Pemilu 2014, karena toh tetap akan dimasukan ke bui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sikap realistis adalah kebijakan terbaik. Untuk apa lagi maju dan kampanye sebagai caleg, karena toh akan masuk bui. Lebih ekonomis mundur saja.
Dari kesaksian di sidang Pengadilan Tipikor, Didi Dwi Nugroho selaku Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetor US$ 140.000 kepada Komisi VII DPR RI, terkait THR dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013.

Rincian uangnya, 4 pimpinan masing-masing menerima US$ 7.500, semua anggota Komisi berjumlah 43 orang menerima masing-masing US$ 2.500, dan Sekretariat Komisi VII menerima US$ 2.500. Jadi totalnya US$ 140.000.

Menurut kesaksian, uang telah dipisahkan ke dalam amplop-amplop, kemudian diberikan kepada Irianto, staf khusus Sutan Bhatoegana yang menjabat Ketua Komisi VII DPR. Didi kemudian meminta Irianto untuk membuat tanda terima.

Menurut IPW, dengan kesaksian yang demikian valid, di mana utusan Komisi VII DPR RI yang mengambil menandatangani tanda terima, tidak seorang pun dari Komisi VII DPR RI akan lolos.

Dari 560 orang anggota DPR sekarang ini, 501 orang maju lagi menjadi caleg, lalu 19 orang yang menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah. Jadi 90% anggota Komisi VII DPR RI, bisa diasumsikan maju lagi jadi caleg.
Tapi dengan bukti yang sudah terungkap, mundur saja. Rakyat akan lebih hormat kepada manusia yang masih mempunyai sisa sikap kesatria.