Politik Uang, langgeng…

Pengadaan anggaran untuk membiayai saksi dari partai politik dinilai hanya akan melanggengkan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu.

Kebijakan pendanaan bagi saksi parpol bukan langkah yang tepat. Sebab, keberadaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) merupakan kewajiban partai politik, sehingga pengadaan logistik bagi saksi tersebut juga menjadi tanggung jawab masing-masing partai politik.

Pembiayaan saksi itu tentu akan membiasakan terjadinya politik uang dalam bentuk yang lain. Ini akan mendorong banyak orang mau menjadi saksi, tapi tidak dalam konteks menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, tetapi hanya mencari bayaran.

Selama ini terdapat ‘tradisi’ di internal partai politik untuk menyediakan logistik bagi saksi, berupa makanan dan minuman. Ini diikarenakan saksi yang bersangkutan bertugas mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Biasanya saksi di TPS itu merupakan simpatisan, pendukung dan kader partai, sehingga harusnya partai politik yang memiliki kewajiban untuk mengurus logistik saksi tersebut.

Sebenarnya saksi dari perwakilan parpol tidak perlu mendapat honor karena keberadaannya sejak awal diperlukan oleh partai politik itu sendiri. Karena itulah, jika partai politik tidak mampu membayar kader atau simpatisan untuk menjadi saksi, maka partai politik tidak harus memiliki perwakilan saksi di TPS.

Pembiayaan saksi partai politik yang menggunakan anggaran negara tidak memiliki dasar hukum. Sebab, di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu tidak menyebutkan adanya ketentuan mengenai kewajiban negara membiayai saksi dari partai politik.

Menganggarkan dana bagi saksi partai politik, dapat dianggap sebagai kebijakan yang ilegal karena tidak diatur dalam perundang-undangan. Karena itulah, saksi partai politik tentunya menjadi tanggung jawab partai politik, tidak boleh dibebankan pada negara.

Reaksi tentang penolakan dana saksi parpol yang oleh berbagai kalangan dinilai mengada-ngada, merebak hingga ke daerah, terutama dari kalangan swadaya masyarakat,dan berbagai elemen kekuatan masyarakat lainnya.

Mereka menilai, jika munculnya usulan dana saksi parpol berasal dari parpol, artinya parpol tersebut sangat cengeng, bagaimanapun yang membiayai saksi parpol di TPS berlangsung, merupakan kewajiban parpol.

Dana untuk saksi parpol yang besarnya mencapai Rp. 700 miliar akan lebih berarti jika dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.