Politik Dilarang Beriklan (sebelum masa kampanye)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melarang lembaga penyiaran menyiarkan iklan politik dan pemilihan umum, baik iklan calon presiden dan wakil presiden maupun peserta pemilu di luar jadwal kampanye resmi. KPI memastikan bakal menjatuhkan sanksi tegas bila ada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan ini.

Dalam rilisnya Ketua KPI Pusat Dr Judhariksawan menegaskan, keputusan itu diambil KPI dengan pertimbangan penyiaran iklan-iklan politik, baik yang memenuhi unsur kampanye maupun secara tersamar, memperoleh sorotan dan dinilai publik sebagai bentuk kampanye di luar masa kampanye.

KPI juga menilai telah terjadi pelanggaran terhadap larangan pemanfaatan lembaga penyiaran oleh pemilik dan kelompoknya seperti tertuang dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

KPI juga memperhatikan keputusan Badan Pengawas Pemilu tentang sejumlah iklan politik di televisi sebagai bentuk kampanye di luar jadwal kampanye dan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu. “Larangan ini berlaku untuk semua iklan politik dari partai-partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden, dan peserta pemilu lainnya”, tegas Judha sambil menambahkan, kemunculan iklan ini, hanya diperbolehkan pada saat masa kampanye.