Negara Dalam Keadaan Inkonstitusional?

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu yang dikomandani Effendi Gazali, Kamis (23/1), memicu perdebatan panjang.

Ada yang menilai, para hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengambil-alih kewenangan eksekutif dan legislator dalam menentukan regulasi pelaksanaan pemilu.

Ada juga yang menilai keputusan MK membuat legitimasi Pemilu 2014 inkonstitusional. Yang lain mempertanyakan kenapa dan sejak kapan putusan MK berlaku surut?

Dan kenapa pula pembacaan putusan gugatan koalisi baru dilakukan sekarang? Sejumlah pertanyaan belum bisa dijawab tuntas oleh MK.

Ketua MK Hamdan Zoelva terkesan pasrah dan mengatakan, biarkan saja masyarakat menafsirnya.

Banyak pihak menilai MK sekarang semakin blunder. Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, putusan MK itu banci. Menurut dia, aneh saat MK memutuskan bahwa UU Pilpres yang tidak konstitusional itu tidak dilaksanakan pada tahun ini, tetapi baru diberlakukan lima tahun mendatang. Lebih ironis lagi, kata Hajriyanto, kewenangan MK saat ini bertambah satu lagi yakni menentukan regulasi pelaksanaan pemilu.

“Sejak kapan UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK mengatur regulasi pemilu, sehingga memutuskan pemilu serentak dimulai 2019? MK hanya berwenang menyatakan suatu UU konstitusional atau tidak,” katanya.

Yang berhak dan berwewenang membuat regulasi pelaksanaan pemilu menurut UUD 1945 adalah DPR dan Presiden.

Calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra yang memulai perdebatan ini. Dia memulai tulisannya dengan kesimpulan bahwa konsekuensi putusan MK adalah DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional.

Di mata Yusril, putusan MK kali ini blunder. Di satu pihak menyatakan beberapa pasal di UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapi di pihak lain menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019.

”Padahal MK tahu, putusan MK itu berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kalau putusan itu berlaku seketika, namun baru berlaku di Pemilu 2019 dan seterusnya, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional,” katanya.

MK tahu, lanjut Yusril, bahwa melaksanakan pemilu dengan pasal-pasal UU yang inkonstitusional, hasilnya juga inkonstitusional.

“Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam pileg dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional,” katanya.

Tapi MK menutupi inkonstitusionalitas putusannya itu dengan merujuk putusan-putusan senada yang diambil sebelumnya.

Dengan merujuk pada putusan yang nyata-nyata salah itu, lanjut dia, MK dalam pertimbangan hukumnya, nyatakan Pileg dan Pilpres 2014 adalah sah.

Padahal itu dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pilpres yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

”Saya justru mempertanyakan apakah benar semua hakim MK itu adalah negarawan yang memahami konstitusi seperti dikatakan oleh UUD 1945? Jawaban saya entahlah,” kata dia.

Yusril melihat banyak misteri dalam putusan MK. Lembaga peradilan itu seolah ditekan oleh parpol-parpol besar agar pemilu serentak baru dilaksanakan tahun 2019.

“Kini saya sedang pertimbangkan, apakah saya akan meneruskan permohonan saya atau tidak. Saya akan ambil keputusan setelah menimbang-nimbangnya dengan saksama,” katanya.

Entah apa yang ada di benak para hakim MK saat memutuskan uji materi UU Pilpres ini?

Tetapi satu yang pasti bahwa MK kini telah mengangkangi UUD 1945, karena telah mengambil peran DPR dan Presiden sebagai regulator pemilu, dan membiarkan pelaksanaan Pemilu 2014 inkonstitusional.

Apa yang terjadi kalau nanti ada yang menggugat konstitusionalitas Pemilu 2014, menggugat presiden dan wakil presiden terpilih dan 20.000-an anggota legislatif di seluruh Indonesia?

Wallahualam!!!