Memaksa Partai Berkoalisi

Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan serentak pada Pemilu 2019, seperti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), akan mendorong partai-partai untuk berkoalisi.

Hal itu dikemukakan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, dan pakar hukum tata negara Margarito.

Mereka mengatakan, banyak aspek hukum dan teknis yang mesti disiapkan secara matang dalam pelaksanaan pemilu serentak. Misalnya, apakah partai pemenang yang otomatis menjadi parpol penguasa bersama presiden terpilih atau oposisi bagi yang kalah.

Mereka mengusulkan aturan koalisi disempurnakan dalam revisi Undang-Undang Pemilu atau UU Pilpres, partai pemenang otomatis menjadi partai pemerintah, di luar itu menjadi barisan oposisi.

Dalam konsep pemilu serentak, setiap partai harus dipaksa membangun koalisi yang lebih tahan lama. Model koalisi yang hanya dua hingga tiga bulan, tidak akan ada lagi pasca 2019. Bahkan efeknya akan terasa setelah penetapan capres 2014.

Nanti setiap partai akan berpikir bagaimana koalisi yang terjalin tahun ini bisa berlanjut sampai 2019. Mereka juga harus mempertimbangkan kemungkinan lawan politik menjadi kawan politik atau koalisi karena mereka bertujuan tidak sebatas memenangi pemilu, tapi juga kepentingan lainnya. Dengan begitu, maka kultur politik nasional akan mengalami perubahan.

Selain itu, ditengarai, pemilu serentak 2019 juga akan sulit menentukan capres karena setiap figur dikenal tidak lagi dari pribadi, tetapi dari partai. Pasca-2014 ini, makin sulit memisahkan antara capres dan partai.

Hal itu terjadi, karena partai politik akan membentuk bangunan koalisi yang kuat, sehingga partai akan bekerja lebih aktif dan lebih berorientasi ke depan. Adapun capres tidak lagi berafiliasi dengan sebuah partai saja, tetapi juga merujuk ke koalisi partainya.

Para Pengamat menilai, MK telah membuat petaka hukum karena mereka telah membuat putusan tentang pemilihan umum serentak yang mulai berlaku 2109.

Dengan membuat putusan ini, maka MK telah menciptakan petaka hukum. Jadwal-jadwal, pasal-pasal pemilu sudah dinyatakan inkonstitusional, tapi dibiarkan melaksanakan pemilu kali ini.

Terkait dengan itu, mereka juga menilai Pemilu 2014 sudah tidak mempunyai legalitas hukum lagi dan inkonstitusional. Apalagi dengan diputusnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) Pasal 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 yang bertentangan dengan UUD 1945, maka UU itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.