Politik Uang, langgeng…

Pengadaan anggaran untuk membiayai saksi dari partai politik dinilai hanya akan melanggengkan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Kebijakan pendanaan bagi saksi parpol bukan langkah yang tepat. Sebab, keberadaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) merupakan kewajiban partai politik, sehingga pengadaan logistik bagi saksi tersebut juga menjadi tanggung jawab masing-masing partai politik. Pembiayaan saksi itu(…)

Ada Yang Salah ya di MK?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak di 2019 dipersoalkan banyak pihak. Lamanya vonis dan pembacaan putusan dinilai menujukkan hukum acara di MK sangat lemah. Sudah waktunya MK memperbaiki hukum acaranya. Banyaknya pihak yang mempersoalkan putusan MK menujukkan ada yang salah di MK. Ini menurut komisioner Komisi Yudisial (KY) bidang hubungan antar lembaga, Imam Anshori(…)

Mistis SBY?

Presiden SBY menceritakan banyak pengalaman menarik di buku terbarunya berjudul ‘Selalu Ada Pilihan’. Salah satunya cerita mistis yang diceritakan Presiden di halaman 262. Rektor Sekolah Tinggi Kuliyyatul Qur’an/ Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hikam II, Depok, Jawa Barat, berpendapat, sihir memang ada dan disebut dalam Alquran. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga menjadi sasaran sihir. Kalau sihir itu(…)

Memaksa Partai Berkoalisi

Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan serentak pada Pemilu 2019, seperti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), akan mendorong partai-partai untuk berkoalisi. Hal itu dikemukakan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, dan pakar hukum tata negara Margarito. Mereka mengatakan, banyak aspek hukum dan teknis yang(…)

KPU Berbohong?

Komisi Pemilihan Umum tidak serius membenahi kisruh Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014. Masih tercantumnya pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK), pemilih ganda, orang mati dan nama-nama aneh menjadi bukti kalau KPU tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan kisruh DPT. Penelusuran terkini yang dilakukan oleh Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT) , ternyata DPT tidak mengalami perubahan,(…)

Hati hati! Gubernur bisa pecat PNS!!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa senang karena Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah disahkan oleh DPR pada 15 Januari 2014. Berkat UU tersebut, kini kepala daerah, seperti gubernur, dapat memecat pejabat struktural dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Selama menjadi wakil gubernur, Basuki mengaku kesulitan mencari PNS mana yang cocok(…)

Konspirasi Jahat Partai Besar?

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, syarat ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold (PT) yang diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden tidak didasari argumentasi yang tepat. Penerapan PT untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dianggapnya sebagai permainan politik partai-partai besar. “Ini adalah konspirasi jahat”. Menurut Refly,(…)

Politik Dilarang Beriklan (sebelum masa kampanye)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melarang lembaga penyiaran menyiarkan iklan politik dan pemilihan umum, baik iklan calon presiden dan wakil presiden maupun peserta pemilu di luar jadwal kampanye resmi. KPI memastikan bakal menjatuhkan sanksi tegas bila ada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan ini. Dalam rilisnya Ketua KPI Pusat Dr Judhariksawan menegaskan, keputusan itu diambil KPI(…)

Negara Dalam Keadaan Inkonstitusional?

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu yang dikomandani Effendi Gazali, Kamis (23/1), memicu perdebatan panjang. Ada yang menilai, para hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengambil-alih kewenangan eksekutif dan legislator dalam menentukan regulasi pelaksanaan pemilu. Ada juga yang(…)