RUU Desa disahkan Desember 2013

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa saat ini telah memasuki akhir pembahasan dan ditargetkan disahkan pada Desember 2013.

RUU yang akan disahkan itu dinilai sangat menguntungkan masyarakat dan pemerintahan desa, karena desa diberikan dana sendiri dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun dan memajukan desa.

Dana dari APBN itu akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu diharapkan kepada aparat desa dalam memprogramkan dan melakukan pembangunan melibatkan warga dan lembaga adat, serta menjunjung kearifan lokal.

Sedangkan dalam menentukan mekanisme penyaluran dana APBN ke masing-masing desa, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU tentang desa yang akan disahkan.

Apabila UU tentang desa sudah disahkan, maka ke depan para kepala desa di Indonesia yang berjumlah sekitar 71.000 akan leluasa menjalankan pembangunan desa karena sudah memiliki anggaran sendiri dari APBN.

Nilai anggaran dari pemerintah untuk tiap-tiap desa tidak sama karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk, dan kebutuhan mendesak yang harus ada di desa terkait.

Dalam penyelenggaraan, pemerintahan desa seharusnya bertumpu pada akar dan budaya masyarakat, kemudian pengelolaannya juga harus berdasarkan pada kearifan lokal, termasuk mengembangkan potensi yang sudah ada.

RUU tentang desa juga mengatur tentang keterlibatan lembaga adat atau desa adat karena lembaga adat memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan suatu desa.

Adanya pembagian struktur perekonomian desa, maka aparat desa akan mudah mengavaluasi dan mendorong perkembangannya, sehingga keinginan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mudah tercapai. (Makassar Morning Medness)