PUSAT versus DAERAH ??

Pemerintah pusat kurang mendistribusikan dana APBN ke daerah-daerah, dan menjadikan daerah sebagai objek pembangunan semata.  Selama ini daerah selalu dijadikan objek bukan sebagai subjek pembangunan. (Ketua Komisi II DPR RI)

Karena wilayah daerah selalu dijadikan objek, maka berakibat pada pemutaran uang di wilayah tersebut lambat.
Perputaran uang di daerah menjadi lebih sulit. Uang itu didikte sesuai maunya Jakarta dan beredar di Jakarta.

Akan tetapi bila daerah menjadi subjek pembangunan, maka uang secara riil akan beredar dan pemekaran akan berhenti dengan sendirinya. Sepanjang kebijakan pemerintah terkait dengan politik anggaran tidak berpihak kepada rakyat, maka tuntutan rakyat di berbagai wilayah terkait tidak akan bisa dihentikan.

Alokasi dana yang diberikan kepada daerah menyerupai piramida terbalik, di mana alokasi dana lebih banyak terfokus pada anggaran belanja pemerintah pusat daripada daerah. Sehingga wajar kalau mereka merasa tidak bersentuhan dengan kesejahteraan. (Makassar Morning Madness)