Integrasi JAMKESDA ke BPJS

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sudah dipastikan akan menyatu ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 1 Januari 2014.

Sebanyak 107 kabupaten/kota  menandatangani nota kesepakatan untuk mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan.  Penandatanganan kesepakatan ini  dilakukan di sela-sela acara Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesda), di Bandung.

Dari 165 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Jamkesda selama ini, 107 di antaranya memutuskan untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan.

Mereka sepakat skema iurannya sama dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu Rp19.225 per orang per bulan, sehingga asas portabilitas dalam BPJS Kesehatan terpenuhi.

Sisanya atau 85 kabupaten/kota lainnya diharapkan segera menyusul. Pemerintah pusat memberikan tenggak waktu 3 tahun kepada Jamkesda untuk menyatu dengan BPJS Kesehatan, sejak badan ini mulai menjalankan fungsinya pada 1 Januari 2014.

Dari 45,59 juta penduduk yang dikaver Jamkesda selama ini, 10,3 juta di antaranya adalah penduduk sangat miskin yang tidak masuk dalam PBI yang bejumlah 86,4 juta jiwa.

Mereka yang tidak masuk dalam PBI ini, iurannya akan ditanggung oleh pemda melalui APBD yang lansung disetorkan kepada BPJS Kesehatan.

Dari 45,59 juta jiwa itu, sekitar 15 juta diantaranya dikelola oleh Askes dengan dana dari APBD.

Semua daerah yang memberlakukan Jamkesda, hanya Aceh yang mengkaver seluruh warganya baik miskin maupun kaya. Tetapi, orang kaya di Aceh sendiri diperkirakan hanya sekitar 10%. (Makassar Morning Madness)